Kaum Kiri Dan Reformasi (Bagian Ketiga)

Oleh : Marta Harnecker 

Tantangan spesifik dalam pemerintahan lokal

Terdapat sejumlah tantangan spesifik dalam pemerintahan lokal:

Hindarilah apa yang disebutkan oleh seorang politikus Kiri Italia sebagai ‘kretinisme negara’, yakni keyakinan bahwa ‘negara adalah badan yang netral’, bahwa ia ‘seperti botol kosong yang dapat diisi oleh cairan apa saja, dan dapat digunakan untuk keuntungan satu kelas atau lainnya dengan sama saja karena fungsinya semata-mata teknis’.

Bukanlah memerintah demi memerintah; bukan pula hanya menjalankan administrasi saat krisis. Ini adalah tentang memerintah dengan cara yang berbeda, menunjukkan dalam tingkat lokal apa yang dapat dilakukan kaum Kiri secara nasional. Sebagaimana saya katakan, pemerintahan lokal yang baik adalah, di saat terdapat skeptisisme yang begitu besar, kartu kunjungan terbaik yang dimiliki kaum Kiri.

Bila, pada tingkat kotapraja, kaum Kiri berniat untuk menjadi lebih dari sekedar administrator yang baik terhadap kebijakan makro-ekonomi yang ditetapkan dalam tingkat pemerintahan lainnya, maka ia harus mampu mengkoordinasikan tingkat lokal atau wilayah ini dengan problem-problem nasional untuk menunjukkan kepada penduduk batasan-batasan neo-liberalisme.

Tidaklah mudah bagi kaum Kiri Amerika Latin, yang terbiasa menjadi oposisi, untuk tiba-tiba menjadi pemerintah. Salah satu tantangan terbesarnya menurut Tarso Genro, adalah ‘bagaimana berhasil menjadi partai berkuasa tanpa berhenti menjadi partai perjuangan’.

Saya setuju dengan Massimo Gorla bahwa kehadiran kelompok politik ‘dalam institutsi (resmi) hanya memiliki raison d’etre sepanjang ia merefleksikan suatu oposisi yang jauh lebih energetik dan berbasis massa: suatu oposisi yang berjumlah ratusan ribu pekerja yang menentang rejim dari jalanan, yang melawannya dan yang, melalui perjuangannya, membangun alternatif perubahan. Inilah oposisi sejati: perjuangan massa.’

Adalah penting untuk setia terhadap keyakinan demokratik kita, yang artinya benar-benar memberikan kekuasaan penentuan-keputusan kepada rakyat.

Anggaran Partisipatoris (sebagaimana itu kini dikenal) dalam pemerintahan lokal yang dijalankan oleh PT di Brasil, khususnya di Porto Alegre, memberikan contoh yang patut dicatat tentang bagaimana penjabaran kekuasaan diberikan kepada komunitas-komunitas terorganisir. Eksperimen serupa telah dilaksanakan di pemerintahan kota Montevideo – dijalankan oleh Frente Amplio di Uruguay – dan dalam kotapraja-kotapraja yang dikuasai oleh La Causa R di Venezuela.

Pemerintahan rakyat harus seutuhnya transparent dan rela tunduk terhadap kontrol publik dalam keuangannya, dalam penggunaan sumber daya negara dan dalam praktek-praktek ketenagakerjaannya.

Otonomi organisasi kerakyatan harus dihormati, dengan menerima bahwa ketegangan dan kontradiksi antara pemerintah dan gerakan kerakyatan adalah hal yang normal. Artinya, antara lain, menghindari kecenderungan menarik pimpinan gerakan rakyat ke dalam aparat administratif. Itu juga berarti menerima dan mempromosikan otonomi gerakan kerakyatan bahkan bila mereka posisinya bertentangan dengan pemerintah. (bersambung)